Hal yang menarik sekaligus menggelitik dalam drama penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik. Setelah Kapolri baru, Suyudi Ario Seto, menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai end user, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah penetapan seseorang sebagai pengguna akhir benar-benar menjawab siapa aktor utama di balik seluruh operasi penyadapan ini?
Saya justru melihat sebaliknya. Penetapan end user bukanlah akhir cerita. Bisa jadi, itu baru pintu masuk menuju sebuah persoalan yang jauh lebih besar.
Mari kita mundur sedikit.
Dari penjelasan pakar keamanan siber Fajar Agustiawan dalam acara Aiman, publik diperkenalkan pada dua lapisan teknologi penyadapan yang berbeda, yakni LIMS dan Pegasus. LIMS bekerja melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi dan memiliki keterbatasan dalam menangkap komunikasi konvensional, seperti panggilan telepon dan SMS.
Sementara itu, Pegasus merupakan perangkat lunak pengintai yang jauh lebih invasif. Jika benar berhasil menginfeksi perangkat, teknologi ini dapat mengakses komunikasi melalui berbagai aplikasi, mengambil data pribadi, bahkan mengaktifkan mikrofon dan kamera. Artinya, persoalannya bukan lagi sekadar menyadap percakapan, melainkan berpotensi menguasai kehidupan digital seseorang.
Namun, satu hal perlu digarisbawahi: kemampuan teknis Pegasus tidak otomatis membuktikan bahwa setiap perangkat yang disebut menjadi sasaran benar-benar terinfeksi. Temuan forensik, rantai penguasaan barang bukti, dan atribusi pelaku harus diuji secara independen.
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik.
Apabila benar terdapat operasi pengawasan menggunakan teknologi sekelas Pegasus, pertanyaan kita seharusnya tidak berhenti pada siapa yang menggunakan perangkat tersebut. Kita harus bertanya: siapa yang memiliki akses? Siapa yang membiayai? Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang menentukan target? Dan yang paling penting, siapa yang memiliki kepentingan politik dari seluruh operasi tersebut?
Dalam dunia intelijen, pengguna akhir tidak selalu identik dengan pengendali operasi. Ada perbedaan antara operator, pengguna, pemberi perintah, pemilik infrastruktur, dan aktor yang mengambil manfaat dari hasil operasi.
Karena itu, menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai end user, jika memang demikian kesimpulan penyelidikan, belum tentu menjawab siapa mastermind-nya.
Saya memiliki teori bahwa persoalan ini mungkin memiliki dimensi politik yang lebih besar daripada sekadar konflik antarelite institusi. Ada kemungkinan bahwa pihak yang terlihat di permukaan bukanlah pihak yang sesungguhnya mengendalikan permainan.
Publik kemudian mulai berspekulasi mengenai keberadaan kekuatan politik di belakang layar, termasuk apa yang kerap disebut sebagai Geng Solo. Namun, spekulasi tersebut tentu tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Tidak ada dasar untuk menyatakan kelompok tertentu sebagai dalang tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Meski demikian, pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan kekuatan politik di belakang operasi semacam ini tetap sah untuk diajukan. Justru itulah fungsi pengawasan publik: memastikan bahwa penyelidikan tidak berhenti pada figur yang paling mudah ditunjuk, tetapi bergerak sampai kepada siapa pun yang benar-benar bertanggung jawab.
Saya justru melihat kemungkinan bahwa kotak Pandora sesungguhnya belum dibuka.
Ada satu skenario politik yang menurut saya patut dicermati menjelang kontestasi 2029. Bukan tidak mungkin, pengungkapan aktor intelektual di balik kasus penyadapan ini akan memiliki konsekuensi politik yang jauh lebih besar ketika dinamika pencalonan presiden dan wakil presiden mulai menghangat.
Bayangkan apabila pada saat itu muncul bukti-bukti baru yang mengungkap hubungan antara operasi pengawasan, jaringan kekuasaan, dan kepentingan politik tertentu. Dampaknya bisa sangat serius terhadap peta politik nasional.
Nama Gibran Rakabuming Raka, misalnya, berpotensi ikut terseret dalam perdebatan politik apabila persoalan ini berkembang ke arah yang menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih luas. Bukan berarti Gibran terlibat atau mengetahui operasi tersebut. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian. Namun, sebagai figur politik yang memiliki kemungkinan memainkan peran dalam kontestasi 2029, dinamika pengungkapan kasus ini tentu dapat memengaruhi ruang politiknya.
Jika suatu saat terbukti ada aktor politik yang berada di balik operasi penyadapan ilegal, konsekuensinya bukan hanya persoalan reputasi. Bisa muncul konsekuensi hukum, institusional, bahkan persoalan kelayakan politik, bergantung pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sinilah teori tentang kotak Pandora menjadi relevan.
Bisa jadi, pengungkapan kasus ini tidak dilakukan sekaligus. Bisa jadi, prosesnya berjalan bertahap, mengikuti perkembangan penyelidikan dan dinamika politik. Tetapi kita juga harus membuka kemungkinan sebaliknya: kasus ini mungkin murni persoalan keamanan dan pertanggungjawaban institusional yang tidak memiliki agenda politik 2029.
Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan siapa dalangnya.
Bagi saya, satu hal yang paling penting adalah jangan sampai publik hanya disuguhi nama end user, sementara pertanyaan tentang pemberi perintah, sumber pendanaan, infrastruktur teknologi, dan aktor intelektual justru tidak pernah dijawab.
Jika penyelidikan berhenti pada pengguna akhir, maka kita hanya mengetahui siapa yang berada di ujung rantai, bukan siapa yang mengendalikan seluruh rantai.
Dan mungkin, di situlah letak persoalan sesungguhnya.
End user bukanlah akhir cerita. End user bukan pula jawaban atas seluruh misteri. Sang mastermind masih menjadi tanda tanya, dan kotak Pandora belum tentu sudah terbuka.
Kita tunggu apakah kebenaran akan terungkap melalui proses hukum yang transparan, atau justru baru menjadi babak besar dalam pertarungan politik menuju 2029.
Sebab dalam permainan kekuasaan, orang yang terlihat memegang alat belum tentu orang yang menciptakan permainan.
Dan orang yang paling berbahaya bukan selalu mereka yang berada di depan kamera, melainkan mereka yang mengendalikan keputusan dari balik layar.
