Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dalam acara Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Aula PDM Muhammadiyah Kota Pasuruan pada Kamis (28/8/2025), ia menyoroti masalah sosial dan kesehatan yang mengancam persatuan, di samping tantangan dari era digital.
Muhammadiyah dan Komitmen Persatuan Bangsa
Adi Wibowo mengawali pidatonya dengan mengapresiasi peran historis Muhammadiyah yang telah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, komitmen persatuan telah menjadi landasan bangsa sejak masa Majapahit hingga konsensus Sumpah Pemuda.
Ia juga menyanjung kemandirian Muhammadiyah yang dianggapnya patut dicontoh. “Kalau kita mau jujur, bahkan sempat viral ormas terkaya di dunia ini ya Muhammadiyah,” ujarnya, sembari memuji etos organisasi yang menjadikan seluruh asetnya milik perserikatan, bukan aset personal pengurusnya.
Dilema Sosial di ‘Kota Santri’
Wali Kota Adi Wibowo memaparkan data yang memprihatinkan terkait kondisi sosial di Pasuruan. Ia menyebut data terakhir menunjukkan ada 592 warga Kota Pasuruan yang terkena HIV/AIDS akibat perilaku menyimpang dan narkoba. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa penyakit TBC masih menjadi masalah serius, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia dan Jawa Timur menempati peringkat pertama di Indonesia.
Menurutnya, masalah-masalah ini menjadi paradoks bagi Pasuruan yang dikenal sebagai “kota santri.” Ia berpendapat bahwa persoalan ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga semua pihak, termasuk ormas dan keluarga.
Ancaman Era Post-Truth dan Peran Pemerintah
Adi Wibowo juga menyinggung tantangan yang datang dari era post-truth, di mana masyarakat lebih mudah mengonsumsi hoaks dan misinformasi. Ia menyebut bahwa saat ini, orang-orang mungkin lebih banyak mengonsumsi media sosial daripada nasi, yang membuat persatuan bangsa menjadi rentan.
“Hari ini kita dihadapkan pada yang namanya era post-truth, era pasca kebenaran,” jelasnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengembalikan semangat awal dalam menjaga persatuan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam pidatonya, ia juga menjanjikan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan, termasuk rencana program untuk memberikan bantuan pendidikan hingga tingkat sarjana bagi masyarakat miskin di tahun 2026. Terkait masalah fiskal daerah, ia mengakui adanya kepekaan masyarakat terhadap pajak, namun menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan tanpa kontribusi dari pajak dan retribusi.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Ia mengundang semua pemangku kepentingan, terutama ormas keagamaan, untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Pasuruan. Ia juga secara pribadi menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi secara informal dengan masyarakat, terutama generasi muda, demi menjembatani komunikasi.
