Dua narasi yang tampak berjauhan film Avatar: Fire and Ash dan pesta babi suku Muyu di Papua selatan sebenarnya bercerita tentang hal yang sama: perampasan tanah, penghancuran hutan, dan perlawanan masyarakat adat terhadap mesin kapitalisme global yang dibekingi negara.
Pandora dan Papua: Dua Wajah Kolonialisme
Dalam Avatar, kita menyaksikan bagaimana manusia dari Bumi (Sky People) menjajah planet Pandora, membabat hutannya untuk tambang mineral unobtanium, dan kemudian beralih mengejar cairan amrita dari makhluk suci Tulkun. Di Papua, skenarionya nyaris identik hanya “mineral” dan “cairan ajaib” diganti dengan sawit untuk biodiesel, tebu untuk bioetanol, dan proyek lumbung pangan 2,5 juta hektar yang dijalankan konglomerat seperti keluarga Fangiono dan Haji Isam.
Kolonel Miles Quaritch dalam film berkata: “Kita akan mengambil planet ini, apa pun yang terjadi.” Di dunia nyata, pernyataan senada datang dari pejabat dan investor yang menganggap Papua sebagai “tanah kosong” padahal telah dihuni ribuan tahun oleh suku Auyu, Muyu, Marin, dan Yei.
Sagu vs Sawit: Perang Sistem Pangan
Film Avatar menunjukkan bagaimana klan Metkayina hidup harmoni dengan Tulkun, makhluk cerdas yang menjadi saudara spiritual mereka. Suku Auyu dan Muyu memiliki hubungan serupa dengan pohon sagu bukan sekadar sumber karbohidrat, melainkan “kerabat”, “nenek moyang”, bahkan “orang tua” yang wajib dilindungi.
Franky Woro dari suku Auyu dengan tegas menyatakan: “Sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apa pun. Bahkan sampai nyawa pun harus menjadi taruhan.”
Namun pemerintah dan perusahaan justru mencetak sawah dan perkebunan tebu tanaman yang tidak dikenal leluhur Papua. Natalis Buer, petani milenial asli Merauke, mengaku kesulitan karena program optimalisasi lahan hanya memberi bantuan Rp900.000 per hektar, tak cukup untuk benih, pupuk, hingga panen. Sementara petani pendatang justru mendapat akses lebih mudah.
Salib Merah dan Pesta Babi: Bentuk Perlawanan
Di Pandora, Jake Sully menjadi Toruk Makto penunggang ikran terkuat yang menyatukan klan-klan Na’vi untuk melawan manusia. Di Papua, perlawanan mengambil bentuk yang lebih halus namun tak kalah kuat.
Suku Auyu menancapkan 1.800 palang adat dan salib merah di hutan-hutan mereka. Ini bukan sekadar simbol agama, melainkan sasi larangan adat yang memadukan unsur spiritualitas leluhur dan Kristen. “Apabila siapa pun melanggar batas, kami siap melakukan ancaman perang,” tegas Franky.
Suku Muyu dengan Willem Kimko justru memilih Awon Atatbon pesta babi yang dipersiapkan 10 tahun. Babi-babi dilepasliarkan, diberi nama seperti “Harimau”, lalu diburu saat pesta tiba. Ini adalah ekonomi sirkular, sistem aliansi antar marga, sekaligus pernyataan eksistensi: “Kami masih di sini. Hutan ini milik kami.”
Willem Kimko sendiri tak punya KTP baik Indonesia maupun Papua Nugini. Ia bagian dari 10.000 pengungsi 1984 yang kabur dari operasi militer. Kini ia kembali, bukan untuk menyerah, tapi untuk berkonsolidasi.
60 Tahun Operasi Militer, 58 Kali Lipat Kekuatan
Film Avatar menggambarkan bagaimana RDA (Resources Development Administration) menggunakan tentara bayaran dan teknologi canggih untuk menekan suku Na’vi. Di Papua, realitas lebih mengerikan: 56.000 personel TNI atau 1 tentara untuk 100 warga Papua sementara rata-rata nasional 1:696. Itu belum termasuk polisi.
Yasinta Moyen dari Kampung Wanam, Merauke, menyaksikan sendiri 2.000 ekskavator dari China mendarat di pelabuhannya tanpa pemberitahuan. “Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada. Langsung bongkar kayu-kayu,” kenangnya. Proyek ini dijaga tentara bersenjata lengkap.
Operasi militer berdarah seperti Operasi Wibawa (1969) menewaskan 643 orang di Paniai, disusul 4.146 korban pada 1977-1978. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 pengungsi internal pada 2025 jumlah yang nyaris tak diberitakan media nasional.
Bioetanol dan Biodiesel: Kemasan Hijau di Atas Darah
Paradoks terbesar: program “energi hijau” seperti biodiesel B50 (50 persen solar dari sawit) dan bioetanol E10 justru menghancurkan hutan yang menjadi paru-paru dunia. Papua adalah satu dari lima wilayah hutan hujan tropis tersisa di planet ini bersama Kongo, Amazon, Peru, dan Bolivia.
Presentasi Wilmar International tahun 2010 menunjukkan bahwa rencana konsesi tebu 200.000 hektar di Merauke sudah dirancang sejak era SBY. Kini di era Prabowo, skalanya membengkak jadi 2,5 juta hektar. Sepuluh perusahaan tebu di Merauke ternyata 99 persen sahamnya dikuasai satu keluarga: Fangiono, konglomerat sawit yang pernah divonis penjara karena pembalakan liar.
Kesimpulan: Fiksi Mengingatkan, Realitas Menghancurkan
Avatar: Fire and Ash mungkin hanya film. Tapi penderitaan Yasinta, Franky, Willem, dan ribuan orang Papua lainnya adalah nyata. Mereka tak punya Eywa yang bisa menggerakkan monster cumi-cumi raksasa untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya punya salib merah, pesta babi, dan tubuh mereka sendiri yang terus didorong ke pinggiran atau ke dalam hutan sebagai pengungsi di negeri sendiri.
Ketika Kiri dalam film akhirnya bisa “menemui Eywa”, kita berdecak kagum. Tapi ketika Willem Kimko berdoa kepada leluhurnya di tengah hutan yang terancam ekskavator, kita memilih bungkam. Atau lebih parah: kita ikut menikmati BBM murah dari bioetanol dan biodiesel yang darahnya mengalir dari tanah Papua.
Pertanyaan terakhir: Apakah kita masih mau disebut Sky People penjajah berkedok pembangunan di masa hidup kita sendiri? Atau kita akan memilih berdiri di sisi Na’vi yang sesungguhnya, yaitu mereka yang mempertahankan bumi dengan tubuh dan nyawa mereka?
“Hargai kami. Tanah ini bukan kosong.” Seruan dari Papua.
