Sabtu pagi, 16 Mei 2026. Ribuan warga berjubel di pinggir jalan-jalan Nganjuk dan Tuban. Sebagian sudah berdiri sejak subuh, menunggu iring-iringan kendaraan kepresidenan melintas. Para ibu melambaikan tangan, anak-anak berdiri di atas bahu ayahnya, petani berseragam koperasi berbaris rapi. Antusiasme itu nyata, bukan rekayasa, bukan sekadar protokol.
Presiden Prabowo Subianto bahkan meminta PT Pindad merancang mobil kepresidenan khusus agar ia bisa lebih leluasa menyalami warga. “Rakyat kita itu mau kasih tangan, masa kita nggak kasih tangan,” katanya. Sebuah gestur kecil yang, bagi rakyat yang menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, terasa seperti pengakuan bahwa mereka benar-benar dilihat.
Tapi di balik keharuan itu, ada pertanyaan yang lebih besar dan lebih penting dari sekadar jabat tangan: apa yang sesungguhnya mereka harapkan? Dan apakah harapan itu akan menemukan jawabannya di lapangan?
Tiga Simbol dalam Satu Hari
Kunjungan kerja Prabowo hari ini ke Jawa Timur membawa tiga agenda yang, bila dibaca bersama, menyusun sebuah narasi keberpihakan yang utuh.
Pertama, peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Marsinah, buruh perempuan yang terbunuh pada 1993 karena memperjuangkan hak-hak pekerja, kini telah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kehadiran presiden di tempat itu bukan sekadar seremonial.
Ini adalah pernyataan simbolik bahwa negara akhirnya mengakui utangnya kepada mereka yang selama ini berjuang dari bawah. Sekitar 7.000 buruh dari berbagai penjuru Jawa Timur hadir menyaksikan. Bagi mereka, momen ini adalah penegasan bahwa perjuangan tidak selalu sia-sia.
Kedua, peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Nglawak, Kertosono. Ini agenda yang paling strategis dan paling berat bebannya. Di sinilah janji ekonomi kerakyatan pemerintahan Prabowo dipertaruhkan.
Ketiga, panen raya jagung serentak di Tuban, yang melibatkan 36 polda seluruh Indonesia dengan total potensi panen lebih dari 1,23 juta ton. Sebuah angka yang berbicara tentang keseriusan pemerintah dalam mengejar swasembada pangan di tengah ancaman krisis pangan global.
Ketiganya bukan agenda yang berdiri sendiri. Ketiganya adalah janji kepada buruh, kepada warga desa, dan kepada petani. Dan ketiga kelompok itulah yang hari ini berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan.
Taruhan Besar Bernama Koperasi Desa Merah Putih
Di antara ketiga agenda tersebut, Koperasi Desa Merah Putih adalah yang paling layak mendapat perhatian serius, karena potensi dampaknya paling luas, sekaligus paling rentan terhadap kegagalan.
Skalanya memang luar biasa. Dari total dana desa tahun 2026 sebesar Rp60,57 triliun, sebanyak 58 persen atau sekitar Rp34,57 triliun dikunci secara khusus untuk mendukung program ini. Setiap unit koperasi mendapat pembiayaan hingga Rp3 miliar dengan tenor hingga 72 bulan. Rekrutmen 30 ribu manajer profesional sedang dijalankan. Target akhirnya: lebih dari 75 ribu koperasi desa beroperasi di seluruh Indonesia.
Gagasan dasarnya sederhana namun menggugah. Selama ini, rakyat kecil di desa menghadapi ketimpangan yang mencolok dalam akses pembiayaan. Prabowo menyebutnya secara terang-terangan: pengusaha besar mendapat bunga kredit 9 persen, sementara emak-emak di kampung bisa menanggung bunga 22 hingga 24 persen.
“Nggak benar itu. Kita ubah,” tegasnya.
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai jalan keluarnya, pusat distribusi, akses modal, dan penggerak rantai pasok pangan dari tingkat desa.
Jika berjalan sesuai rencana, setiap desa akan memiliki lembaga ekonomi mandiri yang mengelola simpan pinjam, perdagangan, dan kemitraan usaha. Petani tidak lagi terjebak harga tengkulak. Warga tidak lagi bergantung pada rentenir. Perputaran uang terjadi di dalam desa, bukan mengalir ke luar.
Sebuah cita-cita yang indah. Dan justru karena indah, ia perlu diuji dengan kejelian.
Baca Juga:
Di Mana Jebakan Biasanya Tersembunyi
Sejarah panjang program ekonomi kerakyatan di Indonesia mengajarkan satu pelajaran berulang: program yang hebat di atas kertas sering kali kandas di tataran pelaksanaan. Bukan karena gagasannya keliru, tapi karena apa yang ada di antara kebijakan dan realitas lapangan, tata kelola, kapasitas SDM, dan komitmen jangka panjang kerap luput dari perhatian.
Para pengamat ekonomi sudah memberikan catatan kritis yang perlu didengar. Tanpa penguatan kapasitas sumber daya manusia, tanpa penerapan prinsip-prinsip koperasi yang sehat, dan tanpa integrasi dengan pelaku usaha lokal yang sudah ada, program ini berisiko berakhir sebagai sekadar koperasi papan nama. Gedungnya berdiri, papan namanya terpasang, tapi rodanya tidak berputar.
Ada juga kerentanan struktural yang perlu diwaspadai: koperasi yang terlalu bergantung pada anggaran dan program pemerintah rentan terhadap perubahan kebijakan. Saat prioritas politik bergeser, saat anggaran direkonstruksi, koperasi yang tidak memiliki akar kemandirian akan ikut goyah. Sebaliknya, koperasi yang benar-benar hidup adalah koperasi yang tumbuh dari kebutuhan nyata anggotanya, bukan dari instruksi atas.
Peringatan ini bukan pesimisme. Ini adalah kondisi yang harus dijawab oleh pemerintah dengan keseriusan yang sama besarnya dengan antusiasme saat peresmian.
Rakyat Berhak Berharap, dan Karena Itu, Harus Mengawal
Kembali ke wajah-wajah di pinggir jalan tadi. Mereka datang bukan karena mobilisasi semata. Mereka datang karena dalam diri setiap petani, buruh, dan ibu rumah tangga itu, ada harapan yang sudah lama menunggu untuk dijawab.
Harapan itu sah. Bahkan perlu. Rakyat yang berharap adalah rakyat yang masih percaya bahwa perubahan mungkin terjadi dan kepercayaan itu adalah modal sosial yang tidak ternilai bagi sebuah pemerintahan.
Tapi harapan yang baik seharusnya tidak berhenti pada tepuk tangan saat peresmian. Rakyat termasuk para pemimpin desa, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen sipil, perlu mengambil peran aktif dalam mengawal apakah program ini berjalan sebagaimana dijanjikan. Apakah manajer koperasi benar-benar profesional dan berintegritas? Apakah anggota koperasi betul-betul diberdayakan, bukan sekadar dijadikan penerima manfaat pasif? Apakah dana yang mengalir sampai ke tangan yang tepat?
Mengawal bukan berarti mencurigai. Mengawal adalah bentuk partisipasi warga yang bertanggung jawab, cara rakyat menunjukkan bahwa mereka serius dengan harapannya sendiri.
Antara Mimpi dan Mesin yang Harus Dijalankan
Hari ini, Jawa Timur menjadi panggung bagi serangkaian gestur yang penuh makna: pengakuan terhadap perjuangan buruh, peluncuran mesin ekonomi kerakyatan, dan penegasan komitmen ketahanan pangan. Semuanya berbicara tentang satu hal yang sama, keberpihakan kepada mereka yang selama ini berada di pinggir.
Presiden Prabowo menyatakannya dengan lugas di Nganjuk: “Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi dan akan punya kekuatan dia sendiri.” Kalimat itu bukan sekadar retorika. Itu adalah janji yang harus bisa dipegang.
Rakyat bisa, dan harus berharap lebih. Tapi harapan yang kuat bukan harapan yang diam menunggu. Ia adalah harapan yang ikut bekerja, ikut mengawasi, dan ikut memastikan bahwa apa yang hari ini diresmikan di Nganjuk dan Tuban benar-benar hidup, berputar, dan pada akhirnya sampai ke tangan yang paling membutuhkannya.
Berita menguatkan dunia maya, bisa menambah wawasan dlm dunia Medsos. Semoga Pasmu bisa dinikmati oleh semua kalangan… Bravo utk Fasmu