Pagi-pagi sekali, Pak Slamet sudah menyalakan motornya. Ojek online, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapat setelah pabrik tempatnya bekerja selama sebelas tahun memutuskan merumahkan separuh karyawannya awal tahun ini. Pendapatannya tidak tetap. Kadang cukup untuk makan tiga kali sehari, kadang hanya cukup dua kali. Ia tidak pernah tahu pasti berapa yang akan ia bawa pulang hari ini. Tapi satu hal yang pasti: harga beras naik, harga telur naik, dan ongkos cicilan motor tidak pernah bisa ditawar.Kisah Pak Slamet bukan cerita pinggiran. Ia adalah wajah dari mayoritas pekerja Indonesia hari ini. Data Badan Pusat Statistik per Mei 2026 menunjukkan sekitar 87,74 juta orang, hampir 60 persen dari total penduduk bekerja, berada di sektor informal . Mereka adalah pengemudi ojek, pedagang kaki lima, buruh harian lepas, pemulung, dan pekerja rumahan. Pekerjaan yang tidak mengenal upah minimum, tidak mengenal tunjangan, dan yang paling menyakitkan: tidak mengenal kepastian.
Pemerintah dengan bangga mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada semester pertama 2026 . Angka itu memang terdengar meyakinkan. Tapi bagi Pak Slamet dan puluhan juta bapak-bapak seperti dia, pertanyaan yang lebih jujur adalah: pertumbuhan untuk siapa?
Jawabannya terlihat dari data yang jarang menjadi headline. Rata-rata upah buruh Indonesia per Agustus 2026 hanya sekitar Rp3,39 juta per bulan . Angka itu tidak pernah bergerak signifikan. Sementara itu, studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mencapai Rp4.651 triliun, setara dengan kekayaan 55 juta penduduk . Kekayaan kelompok superkaya ini bertambah Rp13,48 miliar per hari. Sementara rata-rata upah buruh hanya naik sekitar Rp2.113 per hari. Jarak antara mereka yang berada di puncak dan mereka yang bertahan di dasar semakin lebar, dan tidak ada tanda-tanda jarak itu akan menyempit.
Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menyebut daya beli kelas menengah ke bawah sebagai kunci ekonomi semester kedua 2026. Pernyataan itu benar, tapi sekaligus ironis. Kelas menengah ke bawah diminta menjadi penyelamat ekonomi, padahal merekalah yang paling tertekan. Konsumsi rumah tangga melambat dari 5,52 persen di kuartal pertama menjadi 5,06 persen di kuartal kedua . Perlambatan itu bukan karena orang tidak mau belanja. Orang tidak bisa belanja. Uangnya habis untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunda: makan, transportasi, cicilan.
Yang paling menyesakkan, kebijakan yang seharusnya membantu justru berpotensi menambah beban. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan dengan niat baik, memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan gizi layak, dikhawatirkan beberapa ekonom justru memicu tekanan inflasi pangan karena menambah permintaan terhadap bahan baku yang sama dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ketika program pemerintah membeli beras, telur, dan ayam dalam jumlah besar, harga di pasar ikut terdorong naik. Ibu-ibu di kampung yang harus membeli beras untuk keluarga mereka bersaing dengan anggaran negara yang jauh lebih besar. Niatnya baik, tapi eksekusinya bisa menusuk dari belakang.
Belum lagi reformasi subsidi energi yang perlahan mengubah skema dari subsidi barang menjadi bantuan tunai. Secara teori, ini lebih tepat sasaran. Tapi dalam praktiknya, transisi selalu menyakitkan. Data penerima harus akurat, dan di lapangan, data selalu bermasalah. Mereka yang berada di garis batas, tidak cukup miskin untuk masuk daftar bantuan, tapi tidak cukup mampu untuk membayar harga pasar, adalah yang paling rentan. Kelas menengah bawah Indonesia adalah kelas yang selalu tergelincir. Sedikit guncangan, mereka jatuh ke bawah garis. Sedikit bantuan, mereka belum tentu tertangkap.
Apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapak-bapak kelas menengah ke bawah dalam ekonomi seperti ini? Mereka bertahan. Mereka mengencangkan ikat pinggang, mencari pekerjaan tambahan, mengurangi porsi makan, menunda pengobatan, menarik anak dari sekolah. Keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah masuk berita ekonomi, tapi itulah realitas ekonomi yang sesungguhnya. Ekonomi bagi mereka bukan soal angka pertumbuhan, bukan soal indeks kepercayaan konsumen, bukan soal valuasi saham yang murah. Ekonomi bagi mereka adalah pertanyaan sederhana setiap malam: besok, bisa makan apa?
Related Post
Selama struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sektor ekstraktif yang menguntungkan segelintir orang, selama mayoritas pekerja masih berada di sektor informal tanpa perlindungan, dan selama kebijakan fiskal lebih sibuk menjaga stabilitas makro daripada memastikan uang sampai ke meja makan rakyat kecil, maka pertumbuhan 5 persen akan selalu terasa seperti angka kosong. Bapak-bapak kelas bawah tidak butuh pertumbuhan. Mereka butuh pekerjaan yang layak, upah yang cukup, dan harga pangan yang tidak membuat mereka harus memilih antara makan atau menyekolahkan anak. Selama itu belum terwujud, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di atas kertas.
