Wacana Menteri Pendidikan mengenai siswa yang tidak otomatis naik kelas mulai 2027 bertujuan mendorong siswa agar lebih giat belajar, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Secara teori, kebijakan ini dapat menjadi bentuk evaluasi agar siswa tidak sekadar melewati jenjang pendidikan, tetapi benar-benar memahami materi yang dipelajari. Namun, ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar nilai rapor atau kenaikan kelas: bagaimana meyakinkan siswa bahwa belajar dengan sungguh-sungguh masih memiliki arti ketika mereka melihat realitas negeri yang seolah-olah tidak selalu menghargai pendidikan?
Sebagian siswa mulai menunjukkan sikap apatis terhadap pendidikan. Bukan semata-mata karena malas atau tidak mau berusaha, melainkan karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap hubungan antara pendidikan, kerja keras, dan masa depan. Mereka melihat bahwa nilai bagus tidak selalu menjamin pekerjaan yang layak, ijazah tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan, dan orang yang menempuh pendidikan bertahun-tahun pun belum tentu mendapatkan kesempatan yang adil. Dari sinilah muncul pemikiran sinis: “Untuk apa belajar mati-matian kalau pada akhirnya pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan?”
Pandangan tersebut semakin diperkuat oleh perbincangan publik mengenai latar belakang pendidikan para pejabat negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap menjadi bahan perdebatan mengenai riwayat pendidikannya. Bagi sebagian siswa, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi standar yang diterapkan masyarakat. Mereka dituntut belajar dengan rajin, mengejar nilai, menyelesaikan pendidikan, dan memenuhi berbagai persyaratan akademik. Namun, ketika melihat seseorang menduduki jabatan tertinggi di negara tanpa jalur pendidikan formal yang lazim mereka bayangkan sebagai standar keberhasilan, mereka bisa bertanya: apakah pendidikan benar-benar menjadi ukuran penting dalam kehidupan bernegara?
Meski demikian, persoalan ini perlu dilihat secara kritis. Latar belakang pendidikan seseorang tidak dengan sendirinya menentukan kemampuan, integritas, ataupun kualitas kepemimpinannya. Begitu pula, pengalaman seseorang yang berhasil tanpa menempuh jalur pendidikan konvensional tidak membuktikan bahwa sekolah menjadi tidak berguna. Masalah yang sebenarnya bukanlah apakah seseorang harus memiliki ijazah tinggi untuk berhasil, melainkan apakah setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan apakah standar yang diterapkan kepada masyarakat dijalankan secara konsisten.
Related Post
Di sinilah kebijakan tidak otomatis naik kelas perlu dipertimbangkan lebih jauh. Jika kebijakan tersebut hanya berfokus pada penahanan kenaikan kelas tanpa memperbaiki kualitas pembelajaran, membantu siswa yang mengalami kesulitan, dan memahami penyebab rendahnya motivasi belajar, maka kebijakan itu berisiko dipersepsikan sebagai hukuman, bukan sebagai upaya pendidikan. Siswa yang tertinggal belum tentu tidak mau belajar; sebagian mungkin menghadapi keterbatasan ekonomi, kesulitan memahami materi, kurangnya dukungan keluarga, atau lingkungan belajar yang tidak memadai.
Pendidikan memang membutuhkan disiplin dan standar. Namun, standar yang tegas juga harus disertai dukungan yang nyata. Tidak adil jika siswa dituntut memenuhi target akademik tanpa memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan dan bantuan yang cukup untuk mencapainya. Lebih jauh lagi, sulit membangun motivasi belajar hanya dengan ancaman tidak naik kelas apabila siswa tidak memahami relevansi ilmu yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka.
Karena itu, persoalannya bukan memilih antara membiarkan siswa naik kelas begitu saja atau menahan mereka sampai memenuhi standar. Persoalannya adalah bagaimana membangun sistem pendidikan yang mampu membuat siswa memahami alasan mereka harus belajar. Sekolah perlu menanamkan bahwa belajar bukan sekadar mengejar angka di rapor, melainkan membangun kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan masyarakat, memperjuangkan hak, dan mengambil keputusan secara mandiri.
Pada akhirnya, pemerintah tidak cukup hanya meminta siswa untuk lebih giat belajar. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan juga perlu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, kompetensi, integritas, dan usaha memiliki tempat yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika siswa melihat adanya kesenjangan antara tuntutan yang diberikan kepada mereka dan realitas yang mereka saksikan, ketidakpercayaan terhadap pendidikan akan semakin sulit diatasi.
Siswa tidak hanya membutuhkan alasan untuk belajar lebih keras, tetapi juga alasan untuk percaya bahwa kerja keras mereka tidak sia-sia. Sebab, pendidikan yang baik bukan hanya pendidikan yang mampu membuat siswa takut tidak naik kelas, melainkan pendidikan yang membuat mereka mengerti mengapa mereka perlu terus belajar, bahkan ketika realitas di sekeliling mereka memberi banyak alasan untuk menyerah.
Jika negara ingin melahirkan generasi yang disiplin, kritis, dan bertanggung jawab, jangan hanya menuntut siswa membuktikan keseriusannya melalui nilai dan ijazah. Negara juga perlu membuktikan bahwa pendidikan bukan sekadar kewajiban bagi siswa, melainkan jalan untuk membangun masa depan yang lebih adil bagi semua orang.
