Pasuruan, 8 Agustus 2026 – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pasuruan menggelar silaturahmi bersama jajaran organisasi relawan penanggulangan bencana dan Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) setempat.
Langkah ini dilakukan guna memperkuat tata kelola, koordinasi, serta mengaktifkan kembali sinergi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kota Pasuruan.
Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan bagi jajaran pimpinan anyar BPBD Kota Pasuruan, termasuk Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Pasuruan, Iwan Prasetyo, S.E., M.M., yang baru mengemban amanah sejak 1 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Iwan menekankan pentingnya ruang dialog dan masukan dari para relawan yang selama ini menjadi garda terdepan penanganan bencana.
”Tujuan utama kami tidak lain adalah bersilaturahmi dan berkenalan dengan teman-teman relawan sekalian, yang sejatinya merupakan bagian dari keluarga BPBD Kota Pasuruan. Saya ingin mengaktifkan kembali SRPB seperti sediakala.
Karena kami terhitung baru, kami sangat membutuhkan masukan dan arahan dari Bapak/Ibu sekalian mengenai formulasi penanganan bencana yang ideal di Kota Pasuruan,” ujar Iwan.
Sorotan utama dalam pertemuan tersebut datang dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kota Pasuruan. Bendahara MDMC Kota Pasuruan, Fajar Kurniawan, menyampaikan serangkaian evaluasi kritis sekaligus saran strategis terkait kesiapsiagaan operasional dan peningkatan kapasitas relawan di lapangan.
Fajar menggarisbawahi tiga poin penting, yakni intensitas konsolidasi, peningkatan kapasitas (upgrading skill), serta efisiensi pemetaan tugas (plotting) saat aktivasi tanggap darurat.
”Perkumpulan seperti ini kami harapkan bisa dilakukan secara berkala agar ruang komunikasi antarlembaga tidak terputus. Yang tidak kalah penting adalah adanya upgrading skill bagi para relawan. Ketika terjadi respons bencana atau operasi SAR, ada kesiapan teknis yang matang dari tiap-tiap personel,” tegas Fajar Kurniawan.
Sebagai bahan refleksi, Fajar menceritakan pengalaman timnya saat diterjunkan dalam pengamanan agenda lokal beberapa tahun lalu. Saat itu, keterbatasan keahlian teknis operasional perahu karet hampir berujung fatal akibat insiden benturan di perairan.
MDMC menilai insiden semacam itu tidak boleh terulang dan menjadi bukti mendesaknya pelatihan teknis yang terstruktur.
Selain itu, Fajar mendorong BPBD dan SRPB untuk menyusun sistem pemetaan wilayah kerja yang presisi saat bencana terjadi, mengingat pengalaman banjir besar di kawasan Kraton pada 2017 silam.
”Ketika respons bencana tiba, kita tidak boleh menumpuk di satu titik saja. Harus ada pembagian wilayah kerja (plotting) yang jelas agar tidak ada pemukiman atau warga terdampak yang terlewat dari penyisiran bantuan,” pungkas Fajar Kurniawan.
Masukan tersebut disambut positif oleh pimpinan dan jajaran teknis BPBD Kota Pasuruan. Pihak BPBD berkomitmen untuk menyelaraskan fungsi logistik, Pusdalops, dan Team Reaksi Cepat (TRC) bersama potensi relawan yang ada, serta membuka peluang penyelenggaraan pelatihan bersama guna menunjang profesionalisme penanggulangan bencana di Kota Pasuruan.
Editor: Marjoko













